1
By 
Ringkasan Berita:
- PSGAD UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung turut menghadiri rapat koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) terkait persiapan PPE Kabupaten Tulungagung tahun 2026.
- Kegiatan berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, di Ruang Kresna, Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, dengan melibatkan perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Dr. Zulva Ismawati, M.Pd., hadir mewakili PSGAD untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif.
Tulungagung, 19 Oktober 2026 — Upaya memperkuat pembangunan daerah yang berperspektif gender terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan melalui rapat koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) terkait persiapan PPE Kabupaten Tulungagung tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang Kresna, Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan langkah, memperkuat komitmen antarlembaga, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Perkuat Koordinasi dan Komitmen Lintas Sektor
Kegiatan diawali dengan sambutan sejumlah kepala dinas terkait yang menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menjalankan program pembangunan berperspektif gender. Keterlibatan berbagai OPD dinilai penting agar kebijakan dan program pelayanan publik dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui forum ini, setiap pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang adil, setara, dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Koordinasi lintas sektor juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perspektif gender dan perlindungan kelompok rentan terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Bahas Persiapan PPE Kabupaten Tulungagung Tahun 2026
Setelah rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Rika, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung. Dalam sesi tersebut, ia menyampaikan berbagai hal terkait persiapan dan kebutuhan penyelenggaraan PPE Kabupaten Tulungagung tahun 2026.
Pemaparan ini memberikan ruang bagi peserta untuk memahami aspek-aspek yang perlu dipersiapkan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan dari berbagai pihak. Pembahasan bersama diharapkan dapat memperjelas langkah persiapan dan memperkuat koordinasi agar pelaksanaan agenda tersebut berjalan secara optimal.
Keterlibatan PSGAD Dorong Pembangunan yang Inklusif
Dalam rapat koordinasi ini, Pusat Studi Gender, Anak, dan Difabel (PSGAD) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diwakili oleh Dr. Zulva Ismawati, M.Pd. Kehadiran PSGAD menjadi bagian dari keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak memiliki peran strategis dalam memperkuat perspektif gender, perlindungan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan. Melalui keterlibatan tersebut, perguruan tinggi dapat berkontribusi tidak hanya melalui pendidikan dan penelitian, tetapi juga melalui dukungan terhadap kebijakan dan pelayanan publik yang lebih inklusif serta berkeadilan.
Kolaborasi Berkelanjutan untuk Pelayanan yang Responsif Gender
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara OPD, lembaga perlindungan anak, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempersiapkan PPE Kabupaten Tulungagung tahun 2026. Koordinasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret, pembagian peran yang jelas, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Keberhasilan pembangunan berperspektif gender tidak hanya diukur dari terselenggaranya program atau terpenuhinya dokumen administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Kabupaten Tulungagung diharapkan semakin mampu mewujudkan tata kelola pembangunan yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif, sekaligus menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan yang layak.
