
Ringkasan Berita:
- Kementerian Agama RI bersama Pusat Studi Pesantren PTKIN menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi pengembangan kajian, study, dan kebijakan pesantren.
- Pusat Studi Pesantren UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyampaikan delapan usulan strategis, mulai dari pengembangan program studi, strengthening research, pesantren binaan, hingga penyusunan roadmap pengembangan pesantren.
- Hasil riset dan pemetaan pesantren diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan Kementerian Agama yang lebih komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesantren.
Tulungagung — Pusat Studi Pesantren UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyampaikan delapan usulan strategis dalam Rapat Koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Pusat Studi Pesantren Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Forum ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengembangan kajian, study, serta kebijakan pesantren berbasis riset dan data.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Basnang Said, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Dr. Mastuki, M.Ag., serta Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non-Formal, Dr. Mahrus elMawa, M.Ag. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pesantren sekaligus merumuskan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Riset sebagai Fondasi Pengembangan Kebijakan Pesantren
Dalam arahannya, Dirjen Pesantren Kemenag RI, Dr. Basnang Said, menyampaikan bahwa pesantren memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui tiga fungsi utamanya, yakni sebagai lembaga pendidikan, pusat dakwah, and community empowerment. Untuk mengoptimalkan ketiga fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pesantren perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Studi Pesantren di lingkungan PTKIN.
According to him, hasil penelitian dari pusat-pusat studi pesantren dapat menjadi dasar yang valid dalam penyusunan naskah akademik dan policy brief. Kajian berbasis data tersebut diharapkan membantu pemerintah merancang program strategis sekaligus menentukan dukungan anggaran secara lebih tepat sasaran.
Basnang juga menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan kekhasan pesantren dalam setiap kebijakan dan program yang dikembangkan, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pesantren. Hasil koordinasi ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan kebijakan pesantren, khususnya dalam menyongsong agenda program tahun 2027.
Penguatan Kajian Pesantren dan Kebutuhan Peta Jalan Pengembangan
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Dr. Mastuki, M.Ag., menekankan pentingnya penguatan kajian pesantren sebagai landasan perumusan kebijakan dan pengembangan program pemberdayaan. Keragaman karakteristik pesantren mengharuskan setiap kebijakan pemerintah tetap memperhatikan kekhasan masing-masing lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Year 2019 tentang Pesantren.
Ia menyebut sejumlah inisiatif kajian yang telah berkembang di lingkungan akademik, antara lain pemetaan dan matriks pesantren yang dikembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta berbagai kajian pesantren di Yogyakarta, termasuk penelitian Martin van Bruinessen. Perkembangan tersebut menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan kebijakan.
Mastuki juga mendorong penguatan koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Agama agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Dalam bidang pendidikan pesantren, ia merespons positif gagasan pengembangan program studi kepesantrenan, bahkan hingga fakultas kepesantrenan, dengan tetap memperhatikan distingsi kelembagaan dan keilmuan, khususnya karakteristik Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) salafiyah dan muallimin.
Further, ia menekankan bahwa penelitian pesantren perlu bergerak melampaui pemetaan kondisi menuju evaluasi kebijakan dan pengukuran dampak. Isu kemandirian pesantren, for example, dapat dikembangkan menjadi agenda riset berskala besar melalui kajian inkubasi bisnis dan penguatan ekonomi pesantren.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena penyusunan rencana strategis Direktorat Pesantren masih menghadapi keterbatasan basis data yang lengkap dan komprehensif. Perguruan tinggi melalui pusat studi pesantren diharapkan berkontribusi dalam pemetaan profil satuan pendidikan, perkembangan dakwah, serta pola pemberdayaan pesantren dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.
Potret Pesantren Indonesia Membutuhkan Kajian Komprehensif
Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non-Formal, Dr. Mahrus elMawa, M.Ag., menyoroti masih luasnya aspek kehidupan pesantren yang belum terdokumentasi melalui penelitian akademik. According to him, kajian komprehensif mengenai perkembangan pesantren Indonesia masih menjadi pekerjaan penting, termasuk penelitian terhadap manuskrip dan khazanah intelektual pesantren.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah pesantren di Indonesia telah mencapai hampir 43 ribu lembaga dengan bentuk dan karakteristik yang semakin beragam. Perkembangan tersebut terlihat antara lain pada pesantren Muhammadiyah yang jumlahnya sekitar 500 lembaga, munculnya forum-forum alumni pesantren, hingga berkembangnya rumah tahfiz di berbagai daerah.
Dinamika pesantren juga dipengaruhi perkembangan teknologi. Muncul berbagai model pembelajaran Al-Qur’an melalui layanan telepon atau Call Quran, gerakan kepedulian lingkungan melalui konsep eco-pesantren, hingga pengembangan fitur papan ketik digital yang mendukung penulisan aksara Pegon secara otomatis.
Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa pesantren merupakan institusi yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Because of that, kebijakan pemerintah perlu didukung penelitian yang luas, multidisipliner, dan mampu menangkap keragaman praktik pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan di lingkungan pesantren.
Mahrus juga menekankan perlunya kajian untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Pesantren dan mendukung penyusunan peraturan pemerintah sebagai regulasi turunannya. Penelitian diharapkan dapat memastikan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pesantren di lapangan.
Delapan Usulan Strategis Pusat Studi Pesantren UIN SATU
Dalam forum tersebut, Pusat Studi Pesantren UIN Tulungagung menyampaikan delapan usulan untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ekosistem kajian pesantren. Usulan tersebut mencakup aspek pendidikan, study, devotion, scientific publications, dokumentasi khazanah keilmuan, hingga dukungan pendanaan dan perencanaan strategis.
First, pengembangan program studi berorientasi manajemen pesantren atau studi pesantren. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan akademik sekaligus melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan, pengembangan, dan penelitian pesantren.
Second, pengembangan mata kuliah Khazanah Pesantren. Mata kuliah ini diharapkan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tradisi keilmuan, sejarah, pemikiran, kitab-kitab, serta dinamika sosial dan budaya pesantren. Besides that, menjadi ruang transmisi pengetahuan dan tradisi intelektual pesantren ke lingkungan perguruan tinggi.
Third, penguatan agenda riset pesantren secara berkelanjutan. Penelitian diarahkan pada pemetaan profil pesantren, pengembangan pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, manuskrip, tradisi literasi, hingga transformasi pesantren dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Fourth, penguatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pesantren. Pesantren perlu ditempatkan tidak hanya sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Salah satu bentuk konkretnya adalah pengembangan program pesantren binaan agar pendampingan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Fifth, penguatan jurnal ilmiah Pesantren Studies. Jurnal ini diharapkan menjadi media publikasi hasil penelitian dan pengembangan keilmuan pesantren sekaligus ruang akademik bagi peneliti, lecturer, pemerhati, dan praktisi untuk memperluas jejaring keilmuan di tingkat nasional maupun internasional.
Sixth, pengembangan kajian dan dokumentasi karya-karya kitab pesantren. Langkah ini menjadi bagian dari pelestarian khazanah intelektual Islam Nusantara, mengingat masih banyak manuskrip, kitab, dan tradisi keilmuan pesantren yang belum terdokumentasi maupun dikaji secara akademik.
Ketujuh, mendorong dukungan pendanaan riset pesantren melalui program MoRA The AIR Funds. Dukungan anggaran diharapkan memungkinkan penelitian strategis dilaksanakan secara terencana dan memberikan kontribusi langsung terhadap pengembangan kebijakan pesantren.
Kedelapan, penyusunan roadmap pengembangan pesantren. Dokumen strategis ini diharapkan memuat arah, prioritas, tahapan, dan target pengembangan pesantren dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sekaligus menjadi acuan bersama bagi Kementerian Agama, College, dan para pemangku kepentingan pesantren.
Membangun Ekosistem Kajian Pesantren yang Berkelanjutan
Delapan usulan tersebut menegaskan komitmen Pusat Studi Pesantren UIN Tulungagung untuk mengambil peran lebih aktif dalam membangun ekosistem penelitian, education, dan pengabdian berbasis pesantren. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga menyediakan data, rekomendasi, dan model pengembangan yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.
Sinergi antara Kementerian Agama dan pusat-pusat studi pesantren di lingkungan PTKIN menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pengembangan pesantren secara lebih menyeluruh. Dengan dukungan riset yang komprehensif, basis data yang kuat, as well as roadmap yang terarah, pengembangan pesantren diharapkan dapat berlangsung tanpa kehilangan identitas, tradisi, dan kekhasannya.
Riset pesantren dengan demikian bukan sekadar upaya mendokumentasikan tradisi, melainkan ikhtiar membangun masa depan pesantren melalui kebijakan yang berbasis pengetahuan, berpijak pada kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan.



